Saya kerap menerima pertanyaan seperti dijudul artikel ini, "Kiai, ulama, gus, ning dan influencer pesantren kemana ketika politik negara sedang tidak baik-baik saja?"
Bahkan lebih menghujam lagi ada yang menyatakan, "Dulu waktu kampanye, seakan-akan pilihannya paling suci, paling benar, eh ketika pilihannya tidak berlaku benar malah suaranya ndak terdengar".
Tentu, saya paham betul atas keresahan demikian, karena tidak bisa dipungkiri, suara influencer pesantren itu sangat didengar, seperti sangat didengarnya saat kampanye. Namun nyatanya suara itu nampak hilang saat kondisi politik tidak baik-baik saja. Hanya sedikit yang bersuara, inilah yang kemudian menimbulkan su'udzon luar biasa, di kalangan masyarakat, aktivis apalagi.
Saya sebagai rakyat biasa yang pernah nyantri, memandang fenomena ini harus se-presisi mungkin, tidak bisa mengeneralisasi.
So, apabila kita telaah, influencer pesantren tidak semuanya terjun ke politik, karena punya fokusnya masing-masing, ada yang giat di kitab, fokus pada hal-hal sosial, menjalani hidup sufi ataupun ngramut anak jalanan.
Artinya, kita tidak bisa menuntut influencer pesantren untuk tiba-tiba bersuara lantang menentang kebijakan pemerintah, kalau sebelumya yang bersangkutan pasif di dunia politik. Sangat tidak mungkin kiai yang sehari-hari pola hidupnya sufi, tiba-tiba bersuara keras menentang kebijakan politik.
Sangat aneh ketika gus atau ning yang tidak concern di dunia politik, tidak memahami hukum tata negara tiba-tiba membabi buta bicara politik, kalau kata Imam Mawardi,
"Salah satu aspek keilmuan adalah tidak bicara apa yang tidak diketahui."
Namun, benang merahnya adalah, ketika influencer pesantren tadi waktu pemilu, ikut berkampanye pada salah satu paslon dengan narasi dan retorika yang seolah pilihannya 'suci' dan sangat meyakinkan santri serta jama'ahnya. Lantas kemudian ketika politiknya berpolemik seperti saat ini dan diam saja, maka ini yang patut dipertanyakan.
Dengan diamnya influencer pesantren yang dulunya nyaring bersuara itu, pada akhirnya sangat pantas masyarakat mengkritik keras. Su'udzon paling liarnnya adalah, apa karena mahar kampanye terlunasi lantas kemudian cari aman diri?
Apabila ada yang berhusnudzon 'mungkin kritiknya disampaikan dengan diam-diam, melalui jalur pribadi', jelas itu tidak bisa diterima, karena dulu waktu mendukung secara terang-terangan nan transparan, maka mengkritiknya pun musti demikian.
Pada intinya adalah, influencer pesantren ketika posisi politik sedang tidak baik-baik saja, pendapat dan suaranya sangat ditunggu masyarakat. Apalagi sejarah mencatat, sedari dulu pesantren selalu menjadi garda terdepan untuk melawan ketidakadilan yang ditimbulkan politik, bahkan sejak era kolonial, seperti perang Jawa yang digelorakan seorang santri bernama Kang Ontowiryo, alias pangeran Diponegoro.
Jadi kesannya tidak hanya muncul tatkala kampanye saja, justru selalu hadir dan menjadi pengawas kebijakan pemerintah. Hal ini sudah dicontohkan Gus Dur dengan gamblang beliau pernah berkata di depan para kiai yang intinya "Jangan sampai kiai lepas dari mengkritik pemerintah", meskipun presidennya saat itu Gus Dur seorang, seorang kiai nyel. Tetapi beliau tetap mengingatkan kepada kaum pesantren untuk tidak sungkan-sungkan mengkritik pemerintah.
Atau misalnya tidak mengetahui seluk beluk polemik politik, setidaknya menunjukkan keberpihakan kepada pihak yang tertindas. Barangkali banyak yang sudah ingkar bil qolbi, namun ingkar bil fi'li akan lebih bermanfaat dan bermartabat.
Sekian wallohu a'lam.